Sebuah proyek infrastruktur yang direncanakan dengan matang dapat mengalami keterlambatan dan penyimpangan mutu di lapangan, setelah ditelusuri salah satu penyebab utamanya adalah pemilihan badan usaha jasa konstruksi (BUJK) yang belum bersertifikasi. Kondisi ini dapat menimbulkan pertanyaan krusial mengenai efektivitas dan tanggung jawab antara BUJK yang memiliki sertifikat dan yang tidak.
Pelaksanaan kontrak konstruksi merupakan tahap krusial dalam proyek pembangunan yang menentukan keberhasilan atau kegagalan hasil akhir. Dalam praktiknya, pelaksanaan ini kerap menghadapi berbagai tantangan yang tidak hanya berdampak pada kualitas pekerjaan, tetapi juga mempengaruhi waktu penyelesaian dan anggaran yang telah direncanakan. Permasalahan yang sering muncul meliputi kurangnya kejelasan dalam lingkup
Struktur tim proyek konstruksi merupakan pondasi utama dalam menjamin kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan setiap pekerjaan di lapangan. Dalam praktiknya, proyek konstruksi melibatkan berbagai pihak yang memiliki tanggung jawab dan peran spesifik, mulai dari perencanaan hingga penyelesaian akhir. Setiap elemen dalam struktur tim ini bekerja secara terkoordinasi untuk memenuhi target, biaya,
Dalam industri konstruksi yang diatur oleh regulasi ketat dan tuntutan profesionalisme tinggi, komitmen izin usaha jasa konstruksi menjadi indikator utama atas kredibilitas dan legalitas suatu entitas usaha. Ketika sebuah perusahaan menyatakan kesiapannya terlibat dalam proyek-proyek berskala nasional maupun daerah, hal tersebut tidak hanya mencerminkan kapasitas teknis dan manajerial, tetapi juga
Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, penunjukkan tenaga ahli yang kompeten bukan hanya bersifat administratif, tetapi merupakan keharusan yang diatur oleh regulasi. Salah satu aspek penting dalam hal ini adalah pemahaman mengenai apa itu PJT dan PJK, dua peran yang memiliki tanggung jawab teknis dan klasifikasi dalam suatu proyek
Dalam dunia usaha konstruksi yang terus berkembang, kelancaran aktivitas konstruksi sangat bergantung pada kepastian hukum dan kemudahan administrasi. Di sinilah peran perizinan berusaha menjadi elemen krusial yang tidak dapat diabaikan. Perizinan bukan sekedar formalitas melainkan fondasi legal yang memastikan setiap kegiatan usaha berjalan dengan sesuai ketentuan, aman, dan berkelanjutan. Bagi
Memahami KBLI jasa konstruksi merupakan langkah krusial bagi setiap pelaku usaha di sektor ini. Dalam proses pendirian maupun pengembangan perusahaan, pemilihan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang tepat menjadi fondasi legal dan administratif yang tidak boleh diabaikan. Banyak perusahaan konstruksi yang menghadapi kendala dalam pengurusan izin usaha, pengajuan tender,
Dalam sektor konstruksi yang terus berkembang, keselamatan dan kesehatan kerja menjadi prioritas yang tidak bisa diabaikan. Ketika risiko kerja meningkat seiring kompleksitas proses produksi dan operasional, dibutuhkan sistem yang mampu memastikan perlindungan optimal bagi tenaga kerja. Disinilah ISO 45001:2018 hadir sebagai standar internasional yang dirancang untuk mengelola risiko K3 secara
Bekerja di sektor konstruksi berarti akan menghadapi berbagai risiko kecelakaan kerja, kondisi lingkungan yang tidak stabil, hingga penggunaan alat berat yang berbahaya. Meski prosedur keselamatan telah diterapkan, tidak ada jaminan bahwa insiden kecelakaan tidak akan terjadi. Dalam situasi seperti ini, asuransi ketenagakerjaan memegang peran vital sebagai bentuk perlindungan yang nyata.
Hadirnya PP No. 14 Tahun 2021 membawa perubahan terhadap tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang secara langsung mempengaruhi dinamika investasi di sektor konstruksi. PP No. 14 Tahun 2021 membuka peluang yang lebih luas bagi investor domestik maupun asing untuk berpartisipasi dalam sektor konstruksi. Namun, perubahan ini juga menuntut