Dalam industri konstruksi yang diatur oleh regulasi ketat dan tuntutan profesionalisme tinggi, komitmen izin usaha jasa konstruksi menjadi indikator utama atas kredibilitas dan legalitas suatu entitas usaha. Ketika sebuah perusahaan menyatakan kesiapannya terlibat dalam proyek-proyek berskala nasional maupun daerah, hal tersebut tidak hanya mencerminkan kapasitas teknis dan manajerial, tetapi juga
Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, penunjukkan tenaga ahli yang kompeten bukan hanya bersifat administratif, tetapi merupakan keharusan yang diatur oleh regulasi. Salah satu aspek penting dalam hal ini adalah pemahaman mengenai apa itu PJT dan PJK, dua peran yang memiliki tanggung jawab teknis dan klasifikasi dalam suatu proyek
Dalam dunia usaha konstruksi yang terus berkembang, kelancaran aktivitas konstruksi sangat bergantung pada kepastian hukum dan kemudahan administrasi. Di sinilah peran perizinan berusaha menjadi elemen krusial yang tidak dapat diabaikan. Perizinan bukan sekedar formalitas melainkan fondasi legal yang memastikan setiap kegiatan usaha berjalan dengan sesuai ketentuan, aman, dan berkelanjutan. Bagi
Memahami KBLI jasa konstruksi merupakan langkah krusial bagi setiap pelaku usaha di sektor ini. Dalam proses pendirian maupun pengembangan perusahaan, pemilihan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang tepat menjadi fondasi legal dan administratif yang tidak boleh diabaikan. Banyak perusahaan konstruksi yang menghadapi kendala dalam pengurusan izin usaha, pengajuan tender,
Dalam sektor konstruksi yang terus berkembang, keselamatan dan kesehatan kerja menjadi prioritas yang tidak bisa diabaikan. Ketika risiko kerja meningkat seiring kompleksitas proses produksi dan operasional, dibutuhkan sistem yang mampu memastikan perlindungan optimal bagi tenaga kerja. Disinilah ISO 45001:2018 hadir sebagai standar internasional yang dirancang untuk mengelola risiko K3 secara
Bekerja di sektor konstruksi berarti akan menghadapi berbagai risiko kecelakaan kerja, kondisi lingkungan yang tidak stabil, hingga penggunaan alat berat yang berbahaya. Meski prosedur keselamatan telah diterapkan, tidak ada jaminan bahwa insiden kecelakaan tidak akan terjadi. Dalam situasi seperti ini, asuransi ketenagakerjaan memegang peran vital sebagai bentuk perlindungan yang nyata.
Hadirnya PP No. 14 Tahun 2021 membawa perubahan terhadap tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang secara langsung mempengaruhi dinamika investasi di sektor konstruksi. PP No. 14 Tahun 2021 membuka peluang yang lebih luas bagi investor domestik maupun asing untuk berpartisipasi dalam sektor konstruksi. Namun, perubahan ini juga menuntut
Dalam proses pelaksanaan proyek pembangunan, tak jarang timbul permasalahan akibat kurangnya pemahaman terhadap elemen penting dalam kontrak jasa konstruksi. Tanpa adanya rincian yang jelas mengenai ruang lingkup pekerjaan, waktu pelaksanaan, serta tanggung jawab dari berbagai pihak, potensi sengketa akan semakin besar. Salah satu proyek dapat mengalami keterlambatan yang signifikan karena
Industri konstruksi merupakan sektor yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak dengan tanggung jawab serta kepentingan yang beragam. Dalam pelaksanaannya, tak jarang terjadi penyimpangan, seperti manipulasi data proyek, penggunaan material tidak sesuai spesifikasi, hingga praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Sayangnya, banyak pelanggaran tersebut tidak terdeteksi atau sengaja dibiarkan karena
Di tengah dinamika dunia konstruksi yang kian kompetitif, keberadaan Sertifikat Badan Usaha (SBU) bukan sekadar formalitas, melainkan bagian krusial yang menjadi syarat mutlak dalam mengikuti berbagai tender dan proyek besar. Namun, seiring berjalannya waktu, masa berlaku SBU memiliki batas yang harus diperhatikan dengan saksama. Bagi pelaku usaha konstruksi, memahami cara